BLORA, Beritajateng.id – Dua pasar hewan di Blora akan dievaluasi usai ditutup selama dua minggu imbas merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Hal itu diungkap oleh Kepala DP4 Blora, Ngaliman, pada Rabu, 29 Januari 2025.
“Setelah penutupan dua pasar hewan yang ada di Kabupaten Blora, pada tahap dua (14 hari), nanti akan kita evaluasi perkembangan kasus di lapangan,” ujar Ngaliman.
Menurutnya, apabila perkembangan kasus dapat dikendalikan serta tidak terjadi penambahan yang signifikan, maka rekomendasi pembukaan dua pasar hewan di Kabupaten Blora akan diberikan.
Kendati demikian, sambung Ngaliman, pembukaan pasar hewan tetap akan melalui regulasi yang ketat guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pasar hewan akan kita buka kembali dengan pengawasan yang ketat. Diantaranya, pemeriksaan kesehatan sapi-sapi yang akan masuk pasar, serta penyemprotan desinfektan kendaraan angkut, maupun area pasar,” jelas Ngaliman.
Menurut Ngaliman, wabah PMK saat ini tidak separah pada tahun 2022. Bahkan, penyebarannya cenderung melambat karena pada tahun sebelumnya telah dilakukan vaksinasi PMK.
Namun, ia mengimbau agar setiap sapi diberi booster atau pengulangan vaksinasi PMK selama enam bulan sekali.
“Selain itu, beberapa ternak muda belum tervaksinasi atau ternak-ternak yang dari luar kota (dari luar Kabupaten Blora) ada yang mungkin belum tervaksinasi,” ujar dia.
Selain itu, ia mengungkap bahwa kasus PMK yang dapat menyebabkan kematian pada ternak dikarenakan penanganan yang tidak berhasil atau kurangnya komunikasi antara peternak dengan petugas kesehatan hewan setempat.
Sementara untuk penyembuhan, ia menjelaskan bahwa hal itu perlu waktu empat hingga delapan minggu untuk pemulihan kesehatan ternak pasca terkena PMK.
“Selain itu, harga jual sapi juga menurun di masa-masa terjadinya PMK,” kata dia.
Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa edukasi masif ke peternak terus dilakukan guna memahami langkah-langkah pengendalian PMK. Hal itu dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Blora sangat terbatas.
Ngaliman mengatakan, vaksinasi PMK minimal 80 persen dari total populasi ternak di Kabupaten Blora perlu dilakukan untuk mencegah kasus itu. Sementara alokasi vaksin yang disediakan melalui pemerintah pusat hanya sekitar 20 persen dari populasi sapi yang ada.
“Diperlukan solusi untuk dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat,” kata Ngaliman. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Beritajateng.id)
